A+ A A-

MEMPERKOKOH EMPAT PILAR KEBANGSAAN

Beri rating berita ini
(2 votes)
Penulis : Akbar Tanjung/Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Penulis : Akbar Tanjung/Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar

Yang dimaksud dengan empat pilar kebangsaan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar kebangsaan itu telah disosialisasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka memperkokoh jatidiri bangsa, memperkuat rasa kebangsaan dan sikap nasionalisme di tengah-tengah dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri (globalisasi). Berikut ini uraian tentang empat kebangsaan tersebut, yakni: Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

 

Pancasila tidak saja dikenal sebagai dasar negara dan falsafah bangsa, serta pilar utama kebangsaan kita, tetapi juga merupakan suatu : (1) common platform; (2) ideologi teruka; (3) faktor pemersatu bangsa (common denominator); (4) konsensus nasional; (5) identitas nasional (Indonesian’s basic values); (6) dapat memberikan inspirasi dalam menghadapi dan mengakhiri multikrisis; (7) sumber nilai/hukum dari segala produk hukum di Indonesia. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dewasa ini internalisasi nilai-nilai Pancasila harus terus kita lakukan. Pancasila harus direaktualisasi (diaktualisasikan kembali), direjuvenasi (disegarkan kembali), sehingga gerak langkah kita sebagai bangsa akan semakin optimal dalam melangkah: kita akan mengatasi masalah degan tetap berpegang pada prinsip dan jati diri bangsa Indonesia.Karena kerkenaan dengan nilai, maka nilai-nilai Pancasila haruslah tercermin dalam diri-pribadi para pemimpin. Dalam konteks karakter kepemimpinan, maka yang Pancasila adalah sumber nilai yang ideal bagi pemimpin/kepemimpinan Indonesia. Pancasila digali oleh Pendiri Bangsa dari akar-tradisi dan khasanah kebangsaan kita, sebagai bangsa yang religius atau berketuhanan; berperikemanusiaan; yang mengutamakan persatuan; mengutamakan hikmah permusyawatan; bagi terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat.Berikut ini uraian singkat karakter kepemimpinan Pancasila, direfleksikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila :

  1. Sila pertama “KETUHANAN YANG MAHA ESA” meneguhkan sikap yang mengedepankan aspek religiusitas, sebagai bangsa yang Berketuhanan yang Maha Esa. Namun sikap ini dikedepankan secara inklusif dan dialogis, dengan menjunjung tinggi asas toleransi dan keharmonisan dalam beragama dan berkeyakinan.
  2. Sila kedua “KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB”, senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Konsekuensinya, pemimpin harus mengaktualisasikan sikap humanis dan egaliter. Sebaliknya, selalu mengedepankan tanggung jawab bagi masa depan peradaban yang lebih baik bagi umat manusia.
  3. Sila ketiga Pancasila, “PERSATUAN INDONESIA”, mengedepankan pesan yang jelas, bahwa segala proses dan dinamika politik kita hendaknya jangan sampai mengarah kepada disintegrasi atau perpecahan bangsa –dan sebaliknya harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Secara objektif kita mencatat bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang memiliki keragaman suku, budaya, agama, adat-istiadat, dan bahasa, yang dipersatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Menyadari kenyataan tersebut, maka persatuan dan kesatuan merupakan lem perekat bagi keragaman/kemajemukan bangsa.
  4. Sila keempat Pancasila, “KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN”, mengandung semangat yang relevan dengan konteks demokratisasi, dimana rakyat memiliki kedaulatan dalam berpolitik (dalam menentukan para wakil rakyat, presiden/wakil presiden, maupun kepala daerah privinsi dan kabupaten/kota). Sila keempat Pancasila, juga memberikan pesan yang jelas agar semangat musyawarah mufakat tercermin dalam setiap proses pengambilan keputusan, dimana :
  • Semua pihak harus memiliki komitmen untuk dapat menerima keputusan yang telah disepakati bersama.
  • Dalam pemilu yang diselenggarakan secara langsung, pihak-pihak yang tidak berhasil terpilih, harus mengedepankan sikap legowo (lapang dada) dan menghormati yang terpilih. Namun, bagi yang terpilih juga harus mengedepankan semangat untuk tetap dapat bekerjasama dengan semua pihak, membangun kebersamaan (tidak hanya memperjuangkan pendukungnya saja), serta mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi terwujudnya persatuan dan harmoni dalam masyarakat.
  1. Sila kelima, KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, memberikan pesan yang jelas, yakni segala sikap dan kebijakan yang diambil hendaknya bermuara kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, seorang pemimpin tidak boleh egois, apalagi menyelewengkan tanggung jawab dengan sekedar memperjuangkan kepentingan sesaat dan jangka pendek untuk diri pribadi dan kelompoknya, tetapi harus berkorban dan berjuangn untuk kepentingan yang lebih besar: kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

UUD 1945

UUD 1945 merupakan warisan pendiri bangsa yang paling otentik sebagai dasar konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang di dalamnya (Pembukaan UUD 1945) terdapat sila-sila Pancasila. Perkembangan politik nasional dewasa ini (di era reformasi) berjalan seiring dengan sistem politik Indonesia yang telah berubah, terutama setelah adanya amandemen atau perubahan UUD 1945. Jadi titik pijak konstitusionalnya adalah adanya produk perubahan atau amandemen UUD 1945, yang pada ST MPR 2002 ditetapkan produk amandemen ke-4 UUD 1945, yang kemudian dikenal sebagai UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dalam konteks ini, secara khusus dapat dicatat bahwa perubahan konstitusi kita, sebelunya belum pernah terbayangkan, mengingat peluang untuk amandemen konstitusi kecil sekali. Namun demikian, begitu terjadi perubahan politik yang cepat dan mendadak, ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto, maka desakan berbagai pihak untuk diakukannya perubahan UUD 1945 tidak dapat dielakkan. Setidaknya terdapat empat alasan dalam hal ini:Secara empiris, dalam sejarah kehidupan kenegaraan yang berdasar UUD 1945 telah berlangsung praktik ketatanegaraan yang mengarah pada kekuasaan yang sentralistik, otoriter, dan tertutup.Secara akademis, UUD 1945 mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan.Secara historis, para pendiri negara (penyusun UUD 1945) menyatakan UUD ini bersifat sementara, sehingga memungkinkan adeanya perubahan.Berdasarkan pertimbangan kebutuhan bangsa, UUD 1945 dipandang kurang mampu lagi mengakomodasi dan mengantisipasi aspirasi yang terus meningkat serta perkembangan global yang semakin kompleks.Empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) merupakan panduan kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang bukan statis sifatnya, melainkan dinamis dan terbuka. Justru dengan berbagai tantangan yang kita hadapi, di tengah derasnya arus globalisasi dewasa ini, maka sesungguhnya kita telah memiliki dasar dan arah yang jelas bagaimana menjawab semua itu, dengan empat pilar yang kita miliki. Dengan terus disosialisasikannya empat pilar itu, maka Insyaallah, rasa kebangsaan kita akan semakin meningkat, serta mampu memecahkan persoalan-persoalan bangsa dengan baik dan tepat. (hid)

© Copyright 2013 portaljatim.com, All Rights Reserved | Designed by: Jasawebsite.com