A+ A A-

SURABAYA, PortalJatim.com - Generasi Pemuda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (GM FKPPI) mendesak Pemerintah untuk segera mengungkap insiden penembakan pasukan sipil bersenjata terhadap rombongan TNI di Tingginambut dan Sinak di Papua yang menimbulkan korban meninggal di kalangan prajurit TNI dan sipil.

"Persoalan penanganan insiden penembakan tersebut agar dapat diungkap sesegera mungkin," tegas Ketua GM FKPPI Jawa Timur, Agoes Soerjanto didampingi Sekretaris GM FKPPI Jawa Timur, Didik Prasetiyono kepada wartawan di Surabaya, Jumat (22/2/2012).

Ia mengungkapkan, insiden penembakan pasukan sipil bersenjata terhadap rombongan TNI di Tingginambut dan Sinak di Papua mengakibatkan jatuhnya korban meninggal di kalangan prajurit TNI maupun sipil. Selain itu, juga mengakibatkan beberapa korban luka-luka dan hilang.
 
"Prajurit TNI yang tewas antara lain Sertu M Udin. (Kodim 1714/Pj (Leting Pk 13), Sertu Frans (Kodim 1714/Pj), Sertu Ramadhan (Yon 753/AVT), Sertu Edi (Kodim 1714/Pj), Praka Jojo Wiharja (Yon 753/AVT), Praka Wempi (Yonif 753/AVT), Pratu Mustofa (Yonif 753/AVT), Pratu Prabowo (Satgasban Pos Maleo/Tinggi Nambut). Sedangkan prajurit yang mengalami luka-luka yaitu Lettu Reza (Satgasban) dan Serda Wahyudi (Yonif 753/Avt)," terangnya. Sementara prajurit yang hingga kini masih belum diketemukan.
 
Menurutnya, GM FKPPI Jatim menyikapi dalam insiden penembakan di Papua yaitu pertama, perlu segera dilakukan gerakan pursue and destroy atau pengejaran dan penghancuran terhadap pelaku insiden penembakan tersebut. Tidak ada ruang toleransi terhadap gerakan pemisahan diri atau separatisme dan pelanggaran kedaulatan utuhnya NKRI.

"TNI dan seluruh perangkat keamanan akan mendapatkan dukungan penuh dari rakyat terhadap penegakan hukum ini," ujarnya.

Lanjutnya, yang kedua, perlu ditarik garis yang tegas terhadap toleransi bernegara yang dilandaskan dengan alasan HAM dan upaya Makar. Harus ada perbedaan yang jelas.

"Bilamana sudah melibatkan insiden penembakan, maka TNI dan perangkat keamanan lainnya tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum. TNI harus melakukan tidakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan NKRI dengan apapun resikonya," paparnya.

Sedangkan ketiga, perlu perlindungan alat persenjataan dan komunikasi yang memadai bagi prajurit TNI yang bertugas di daerah konflik agar dapat melindungi diri dan kedaulatan wilayah secara optimal.

"GM FKPPI Jatim pasti mendukung Panglima TNI untuk melindungi aksi prajurit di lapangan dari serangan opini yang berlindung alasan HAM," tuturnya. (qta/hid)

Selengkapnya...

SURABAYA, PortalJatim.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan sikap terkait hukum mengkonsumsi permen Libido asal Cina tersebut.

Selengkapnya...

SURABAYA, PortalJatim.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta masyarakat yang telah terkena narkoba melapor ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Hal ini guna menghindarkan mereka dari hukuman.

Selengkapnya...
© Copyright 2013 portaljatim.com, All Rights Reserved | Designed by: Jasawebsite.com